Optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang terdapat di Indonesia untuk membangun peradaban bangsa Indonesia

laut

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan konsepsi Negara Nusantara (Archipelagic State) yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, maka wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau 75% dari total wilayah Indonesia. Sedangkan, luas wilayah daratan hanya 1,9 juta kilometer persegi. Wilayah laut tersebut diikuti lebih dari 17.500 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 kilometer yang merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi laut Indonesia yang luas itu banyak menyimpan potensi sumber daya alam yang memiliki nilai jual cukup tinggi.
Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap DKP RI 2005 nilai ekspor komoditas laut  Indonesia sekitar $1.976.999.000. Nilai ekspor ini meningkat seiring meningkatnya komoditas – komoditas hasil laut Indonesia, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1
NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN UTAMA INDONESIA (USD 1000) TAHUN 2001 – 2005

Komoditas                                             2001          2002         2003           2004          2005
Udang                                                    934.986    836.563    850.22        887.127    955.960
Tuna/Cakalang                                      218.991    212.426    213.179       243.937   316.500
Rumput Laut                                          17.230      15.785      20.511        25.296      39.970
Mutiara                                                  25.257      11.471      17.128         5.866      19.980
Ikan Hias                                               14.603      15.054     15.809        15.809      20.440
Lainnya                                                 420.832    479.054    526.693      602.798   624.149
Jumlah                                               1.631.899    1.570.353    1.643.542    1.780.833    1.976.999

Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap DKP RI
*) Angka Perkiraan

Data diatas menggambarkan bahwa peningkatan nilai ekspor komoditi laut Indonesia mengalami kenaikan sebesar $196.166.000 dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Peningkatan nilai ekspor ini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui perkembangan dalam memanfaatkan komoditi laut di suatu wilayah, artinya dengan pertumbuhan nilai komoditi laut maka kegiatan ekspor komoditi laut di wilayah tersebut juga meningkat. Terjadinya peningkatan kegiatan ekspor ini memberikan kesempatan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran berkurang, meningkatkan pendapatan dan akhirnya dapat membangun peradaban suatu wilayah.
Meskipun nilai komoditi laut Indonesia mengalami peningkatan, yakni mencapai $1.976.999.000 pada tahun 2005 dampaknya masih tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masih banyaknya potensi sumber daya laut yang belum termanfaatkan secara optimal. (Dahuri, 2005) Laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch) menurut Code of Conduct for Resposible Fisheries (FAO, 1995) adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Tapi, sampai saat ini, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,4 juta ton. Karena itu, masih terdapat surplus stok sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 720.000 ton per tahun.
Dengan adanya surplus potensi penangkapan, peluang menambah armada penangkapan (kapal ikan) dan peralatan penangkapan adalah besar, yaitu 6.169 kapal ikan berbagai ukuran dengan berbagai alat tangkap (fishing gears). Hal ini merupakan sebuah peluang investasi dan bisnis yang sangat menarik karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Potensi produksi sumber daya perikanan yang dapat dihasilkan dari usaha perikanan budidaya jauh lebih besar dari sektor perikanan tangkap, yaitu sekitar 57,7 juta ton per tahun, dan baru diproduksi 1,6 juta ton (0,3%). Saat ini, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar keenam di dunia dengan volume produksi enam juta ton (FAO, 2003). Bila Indonesia mampu meningkatkan produksi perikanannya, terutama yang berasal dari usaha perikanan budidaya, menjadi 50 juta ton per tahun (77% dari total potensi), Indonesia akan menjadi produsen komoditas perikanan terbesar di dunia. Sebab, negara produsen ikan nomor satu saat ini adalah Republik Rakyat Cina (RRC) dengan total produksi 41 juta ton yang merupakan produksi puncak, tidak dapat ditingkatkan lagi.
Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun judul yang ingin di bahas dalam makalah ini adalah ” Pemberdayaan Potensi Kebaharian Sebagai Landasan Masa Depan Pembangunan Peradaban Bangsa Indonesia”

Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah  bagaimanakah optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang terdapat di Indonesia untuk membangun peradaban bangsa Indonesia?

III.    Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah rencana strategis pengelolaan sumber daya bahari untuk membangun peradaban bangsa Indonesia.

IV.     Manfaat Penelitian
1.    Secara Umum
Makalah ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dalam menambah literatur khazanah keilmuan bagi para mahasiswa, dosen dan masyarakat pada umumnya.

2.    Secara Khusus
Makalah ini dapat dijadikan saran kepada pemerintah ataupun semua pihak yang peduli terhadap pemberdayaan bahari Indonesia untuk lebih melihat potensi bahari Indonesia yang masih belum termanfaatkan secara optimal guna membantu pembangunan peradaban bangsa Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Sejak berdirinya Dewan Maritim Indonesia Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 1999, geliat pembangunan kelautan mulai menunjukkan hasilnya. Dari perspektif geopolitik, hukum, dan perundangan di bidang kelautan telah disusun dan disempurnakan, seperti penyempurnaan UU No. 9/1985 tentang Perikanan yang telah diundangkan sejak 6 Oktober 2004 menjadi UU No. 31/2004 tentang perikanan, RUU Perhubungan Laut, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir, RUU Kelautan, PP No. 38/2002 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan.
Inventarisasi jumlah, penamaan, penyusunan basis data, dan pembangunan pulau-pulau kecil pun mulai digiatkan sejak awal tahun 2000. Berkat kerja sama sinergis antar intansi terkait, antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, Bakosurtanal, Dishidros TNI AL, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Luar Negeri, kita pun telah berhasil mempublikasikan peta NKRI sejak 2 Mei 2003.
Dari perspektif geoekonomi, pembangunan ekonomi kelautan di sektor perikanan, perhubungan laut, pariwisata bahari, pertambangan, dan industri maritim pun terus mengalami perbaikan. Namun, perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan potensinya. Oleh sebab itu, perlu di cari berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari sebagai keunggulan kompetitif bangsa. Keunggulan kompetitif suatu bangsa yang sejati adalah keunggulan kompetitif yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif yang dimiliki bangsa tersebut melalui penerapan iptek dan manajemen propesional (Porter, 1998) serta aklak mulia.
Mengingat potensi pengadaan Indonesia dalam hal sumber daya dan jasa–jasa kelautan sangat besar serta permintaan terhadap sumber daya kelautan tersebut terus meningkat, maka kekayaan laut seharusnya dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia, yang dapat mengantar menjadi bangsa yang maju, makmur, dan mandiri.
Potensi pembangunan yang terdapat di laut dapat dibagi dalam tiga kelompok (Mulyadi, 2005), yaitu:
Sumber daya dapat pulih ( renewable resources), terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, serta sumber daya perikanan laut. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis meliputi panahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan. Sementara itu, fungsi ekonomis, antara lain penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, bahan bangunan, alat penangkap ikan, dan pupuk pertanian. Seperti halnya hutan mangrove, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis dan nilai ekonomi. Fungsi ekologis terumbu karang yaitu sebagai penyedia nutrisi bagi biotik perairan, pelindung fisik bagi berbagai biota laut, sedangkan nilai ekonomi terumbu karang terdapat pada berbagai jenis ikan barang, alat penangkap ikan, dan kerang mutiara. Sedangkan padang lamun segar merupakan makanan bagi ikan duyung, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan.
Sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resources), meliputi seluruh mineral dan geologi, misalnya mineral terdiri dari tiga kelas, yaitu kelas A (mineral strategis, misalnya minyak, gas, dan batu bara); kelas B (mineral vital meliputi emas, timah, nikel, bauksit, biji besi, dan kromit), dan kelas C (mineral industri termasuk bahan liat, dan pasir). Berbagai potensi sumber daya mineral wilayah laut di Indonesia merupakan penghasil devisa utama dalam beberapa dasawarsa terakhir.
Jasa-jasa lingkungan (environmental services), meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi), dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.
Secara keseluruhan nilai ekonomi dari produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar dolar AS per tahun. Potensi ekonomi jasa perhubungan laut diperkirakan 11 miliar dolar AS per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa lebih dari 10 miliar dolar AS per tahun untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 95 persen dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 45 persen dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia (Rohimin Dahuri, 2005).

BAB IV
PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPEM) Sebagai Sarana Pemberdayaan Sember Daya Laut
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan program pemerintah yang melibatkan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Usaha yang didanai dan dikembangkan dalam program PPEM diprioritaskan pada jenis usaha yang dapat memanfaatkan sember daya pesisir dan laut serta usaha lainnya yang terkait. Jenis usaha tersebut antara lain adalah usaha penangkapan, budi daya, pengolahan hasil perikanan, pengadaan bahan dan alat perikanan, BBM, es, serta puput dan obat-obatan.
Model pengembangan usaha dan permodalan yang didasarkan untuk diaplikasikan pada program PPEM adalah model bagi hasil yang digabung dengan perguliran. Perguliran dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat dimana dana yang digulirkan bukan berasal dari modal pokok melainkan dari keuntungan yang telah diperoleh kelompok.
Dasar pemikiran model program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mulyadi, 2005) adalah sebagai berikut,
Sasaran yang dibangun adalah masyarakat pesisir dan wilayahnya (desanya)
Tidak semua orang miskin dapat dibantu melalui kegiatan ekonomi, seperti anak yatim dan orang jompo
Tidak semua masyarakat pesisir mempunyai minat untuk berusaha di bidang perikanan dan laut
Sember daya laut dan pesisir tidak akan mampu menampung seluruh masyarakat pesisir untuk melakukan aktivitas ekonomi laut
Orang atau kelompok yang sudah mendapatkan pinjaman program diharapkan tidak melepaskan diri setelah berhasil karena partisipasinya tetap diharapkan dalam membangun masyarakat dan wilayahnya melalui dana sosial dan dana pengembangan yang dihasilkan
Keberadaan kelompok atau anggota yang sedang menjalankan kegiatan PPEM diharapkan dapat memberikan manfaat kepada anggota atau kelompok masyarakat yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti program PPEM
Modal selalu menjadi masalah pada pengembangan usaha masyarakat pesisir dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Sementara itu keuangan pemerintah pusat terbatas maka model ekonomi yang dikembangkan harus dilakukan kegiatan pemupukan modal.
Dampak yang bersifat kualitatif dari program PPEM disamping meningkatkan budaya menabung adalah peningkatan budaya kelompok, kesadaran menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya ikan berupa adanya kesepakatan untuk melarang kegiatan penangkapan yang merusak seperti penggunaan potassium dan bom.
Sebagai contoh adalah telah dilaksanakannya program PPEM yang menyebar pada 193 kabupaten/kota di tiga puluh provinsi sejak tahun 2000-2004. dalam kurun waktu tersebut dikucurkan dana PKPS-BBM pada tahun 2004 sebesar 133 miliar rupiah untuk 160 kabupaten/kota, tahun 2003 sebesar 116,4 miliar rupiah untuk 126 kabupaten/kota. Dana disalurkan ke daerah penerima program PPEM dengan system block grant (Dahuri, 2004). Dana ini dimanfaatkan sebagai Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dengan system bergulir.

Co-Management dan CBCRM Sebagai Sarana Pemberdayaan Sumber Daya Laut.
Co-Management dapat dirumuskan sebagai pengaturan kemitraan kedinasan pemerintah, LSM, dan stakeholder lainnya (pedagang ikan, pemilik boat, para pengusaha dan lain sebagainya) berbagi tanggung jawab dan otoritas untuk melakukan manajemen dalam hal memanfaatkan potensi laut secara maksimal.
Co-management meliputi berbagai bentuk kemitraan dan tingkat pembagian kekuasaan dan keterpaduan lokal (informal, tradisional, adat istiadat) dengan sistem manajemen pemerintah terpusat ataupun otonomi daerah sebagai Community Based Coastral Resource Management (CBCRM) ialah sentral co-management sebagai proses dimana masyarakat disekitar laut diberikan peluang dan tanggung jawab mengatur sumber daya alam laut yang mendaftarkan sendiri kebutuhannya serta menentuan arah dan tujuan aspirasinya (Sajise 1995 dalam Darus, 2001).
CBCRM sebagai pendekatan yang menitikberatkan kemampuan masyarakat serta tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya alam pantai. Pada dasarnya pendekatan tersebut ialah memberdayakan masyarakat, meningkatkan produktivitas sumber daya alam agar proses pembangunan dapat diwujudkan (Sajise, 1995).
Ferrel dan Nozawa, 1997 (dalam Darus, 2001) menyatakan bahwa CBCRM ialah berintikan insani, berorientasi kerakyatan, beralaskan sumber daya alam. Ia diawali dengan keyakinan bahwa mereka menghayati masalahnya sendiri dan mengembangkannya. Ia merangsang prakarsa masyarakat berbuat sejak perencanaan, implementasi dan evalusasi program manajemen sumber daya alam. CBCRM memberi peluang kepada setiap kelompok masyarakat untuk mengembangkan strategi manajemen yang memenuhi harapan mereka masing-masing sesuai dengan kondisi tertentu yang memungkinkan derajat kelenturan yang tinggi untuk memberikan ruangan modifikasi.
Tema sentral CBCRM adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya pengawasan dan kemampuan mengelola sumber daya alam produktif untuk kepentingan keluarga masing-masing dan masyarakatnya. Ia menyentuh perinsip dasar pengawasan atas setiap perbuatan apa pun harus bersandar kepada masyarakat yang akan memikul akibatnya.
CBCRM dapat disorot dari berbagai sudut pandang. Ia dapat dianggap sebagai proses, strategi, pendekatan, sasaran ataupun alat. Sebagai proses, rakyat diberikan peluang bertanggung jawab mengurus sumber daya alamnya sendiri, mendaftarkan kebutuhannya, sasaran aspirasinya, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri baik sosiokultural, ekonomi, politik dan lingkungan. Sebagai strategi untuk menggagas pembangunan berintikan insani. CBCRM memiliki fokus agar pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di kawasan tertentu harus tergantung atas sikap rakyat di wilayah itu sendiri. CBCRM sebagai alat karena memudahkan pembangunan Multivel Skill Management sumber daya alam. CBCRM juga menolong memberdayakan rakyat meraih pemerataan dan manajemen sumber daya alam berkelanjutan. Kuncinya ialah masyarakat, sumber daya alam, akses dan pengawasannya serta ketangguhan teknologi tepat guna.
Ada sedikit perbedaan antara CBCRM dan co-management. Pertama, perbedaan dalam fokus setiap strategi. CBCRM berfokus kepada manusia (community based) sedangkan co-management tidak hanya terpusat pada manusia tetapi juga terhadap kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat setempat dan para pengguna sumber daya alam itu pada umumnya.
Terdapat juga perbedaan dalam cara proses manajemen sumber daya alam, dimana co-management memilki lingkungan yang lebih luas dibandingkan CBCRM. Co-management sebaliknya, menampilkan peranan aktif pemerintah. Pemerintah melakukan serangkaian fungsi dalam membuat kebijaksanaan yang mendukung seperti desentralisasi kekuasaan dan otoritas serta memelihara partisipasi rakyat dan dialok bahwa pemerintah mengakui hak masyarakat pantai dan menyelesaikan segala urusan yang berbeda di luar kemampuan masyarakat itu sendiri.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Masing-masing strategi pengembangan sumber daya alam laut baik Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PPEM) maupun co-management dan CBCRM mempunyai keunggulan tersendiri apabila diterapkan. PPEM misalnya, masyarakat dapat mengembangkan budaya pemupukan modal agar masyarakat pesisir mampu menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu dampak yang bersifat kualitatif dari program ini adalah peningkatan budaya kelompok, kesadaran menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam laut berupa adanya kesepakan untuk melarang penangkapan yang merusak seperti penggunaan potassium dan bom.
Kedua, yaitu pemberdayaan sumber daya laut melalui strategi co-management dan community based coastral resourse management (CBCRM) mampu memberdayakan masyarakat karena berintikan insani, berorientasi kerakyatan dan beralaskan sumber daya alam serta dapat meningkatkan produktivitas sumber daya alam agar proses pembangunan peradaban masyarakat dapat diwujudkan.
Namun, dibalik kelebihan kedua strategi tersebut masih mempunyai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaanya. PPEM misalnya, masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pinjaman terkadang melepaskan diri setelah berhasil dan kurangnya infrastruktur penunjang kegiatan serta terbatasnya modal pemerintah pusat. Sedangkan co-management dan CBCRM sendiri sangat rentan terhadap monopoli individu atau kelompok masyarakat karena dalam hal ini masyarakat diberikan hak dan tanggung jawab yang seluas-luasnya untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiataan dalam mengelola sumber daya laut yang ada.
Pengoptimalan pengembangan program PPEM dapat dilakukan dengan cara bagi hasil yang digabung dengan perguliran. Perguliran dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok yang telah kuat. Dana yang digulirkan bukan berasal dari modal pokok melainkan dari keuntungan yang telah diperoleh kelompok serta partisipasi dari kelompok yang sudah mendapatkan pinjaman dan berhasil dalam menerapkan program PPEM untuk membantu masyarakat yang belum memperoleh kesempatan mengikuti program PPEM. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan potensi laut karena pemanfaatannya dapat dirasakan secara langsung agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap pengangguran, masyarakat pada akhirnya mempunyai pendapatan dan dapat membantu kegiatan perekonomian pemerintah. Sama halnya dengan
Program PPEM, co-management dan CBCRM ini mengharapkan kesadaran dan bukti komitmen masyarakat untuk mengoptimalkan potensi laut yang ada di Indonesia.
Jadi, baik program PPEM maupun co-management dan CBCRM dapat digunakan dalam mambangun peradaban bangsa apabila sumber daya laut dikelola secara optimal dan semuanya bermuara pada satu titik yaitu kesadaran dan komitmen masyarakat serta peran pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya laut sebagai alternatif untuk membangun peradaban bangsa Indonesia.

5.2 Saran
Melihat beberapa hambatan yang ada pada kedua strategi pengembangan potensi laut diatas maka adapun saran yang dapat kami sampaikan, yaitu :
Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah laut untuk menciptakan sumber pendapatan masyarakat.
Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pesisir dan pemerintah dalam melestarikan lingkungan kelautan, sehingga tercipta kesinergisan dalam membangun peradaban bahari.
Meningkatkan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan wilayah laut, sehingga masyarakat merasa perlu untuk menjaga dan dapat memanfaatkan potensi laut secara optimal.
Demikianlah saran-saran yang dapat kami ajukan, semoga dapat bermanfaat dalam penambahan khazanah keilmuan bagi semuanya. Wallahu’alam bishawab.

Daftar Pustaka

Dahuri, Rokhimin. 2004. ”Prospek Investaasi dan Bisnis di Sektor Kelautan”. Paper. BEI NEWS Edisi 25 tahun V, Maret-April 2005.

Direktorat Jendral Perikanan.

Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

About these ads

One thought on “Optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang terdapat di Indonesia untuk membangun peradaban bangsa Indonesia

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s