Tentang Neoliberalisme dan Pancasila.

Neoliberalisme yang salah satunya identik dengan menswastakan perusahaan-perusahaan milik negara. Sebenarnya bagaimana sejarah dari neoliberisme itu, mengapa mereka ada, dan adakah sisi positif dari neoliberasme? Bagaimana dibandingkan dengan ekonomi Pancasila.
Bapak Boediono

Mungkin sekulimit tulisan yang mayoritas diambil dari esai wakil presiden kita Bapak Boediono ini bisa menjelaskan tentang neoliberalisme itu secara lebih adil dan sedikit dalam. Awalnya semua berangkat dari diskursus yang berkembang di kalangan para ekonom yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menyikapi krisis yang terjadi di Amerika Latin pada semester awan tahun 1980-an, terutama yang menimpa Meksiko, Brasil, dan Argentina. Para ekonom yang terlibat dalam diskursus tersebut semuanya bermukim di Washington, yang terdiri dari IMF (International Monetery Fund), Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika.
Setelah melakukan diskusi, lahirlah 10 resep yang menurut mereka bisa mengatasi masalah di Amerika latin dan juga mungkin cocok jika diterapkan di negara-negara berkembang, yang umumnya memiliki kharakteristik yang hampir sama. Krisis ekonomi Amerika Latin kemudain berulang lagi pada tahun 1994. Formula ini kemudian disebut Washington Consensues, yang awalnya diilontarkan oleh John Washington pada tahun 1994. yang belakangan ini kita kenal dengan neolibaralisme.
Apa saja isi resep tersebut?
Setidaknya ada 10 resep yang harus dijalankan oleh negara Amerika latin jika ingin sembuh dari krisis, resep itu antara lain:
1. Disiplin Fiskal (Fiscal Austery). Pemerintah harus bisa menjaga anggarannya agar tetap surplus. Namun bila fiskalnya tertekan hebat, masih ditoleransi mengalami defisit, asalkan tidak lebih dari dua persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto = pengeluaran rumah tangga + pengeluaran pemerintah + pengeluaran investasi + ( ekspor – impor ).
2. belanja pemerintah (APBN) sejatinya diprioritaskan untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Pemerintah disarankan dapat membiayai proyek-proyek untuk dapat meningkatkan pendapatan kelompok miskin, agar Gini Index menurun (sistem untuk mengulkur distribusi pengeluaran dan pendapatan suatu kota atau negara)
3. Reformasi Sektor Fiskal (perpajakan) perlu direformasi, terutama dengan melakukan perluasan objek pajak dan wajib pajak (broden the base) sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dari pajak yang diharapkan dapat menopang APBN negara.
4. Sektor Financial perlu dileberalisasi, para kreditur harus mendapatkan suku bunga riil positif (positive real interest rate), dan hindari perlakukan suku bunga khusus kepada debitur tertentu. (waw, yang ini bertentangan sekali dengan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga dan ekonomi Indonesia yang mengaharapkan segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara bukan negara lain)
5. Mekanisme penentuan kurs mata uang, seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing dan kredibilitas. Kurs yang terlalu kuat memang seolah-olah kredibel , namun tidak membantu daya saing produk ekspor, karena pendapatan para importir akan menurun akibat nilai rupiah yang terlalu tinggi tetapi rupiah yang terlalu lemah juga tidak baik karena hal ini akan buruk bagi exportir dan akan mempengaruhi devisa negara dari expor, selain itu jika kurs terlalu lemah perekonomian akan runtuh. jadi hal yang baik adalah stabilitas rupiah.
6. Perdagangan sebaiknya diliberalisaiskan, pemerintah harus menghambatan-hambatan yang bersifat kuantitatif agar harus perdagangan bisa lancar dan efisien. Menurut saya jika hal ini dijalankan tidak menutup kemungkinan akan membunih banyak usaha mikro di Indonesia yang notabene memiliki modal yang cukup terbatas.
7. Investasi asing tidak di diskriminasikan, perlakukan investasi asing sama dengan investasi domestik, karena keduanya diperlukan utnuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.
8. Badan Usaha harus diprivatisasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan membantu pembiayaan devisit APBN
9. Lakukan deregulasi, atau hilangkan segala bentuk restriksi atau pembatasan bagi perusahaan baru yang hendak masuk ke pasar. Buatlah iklim kompetisi di pasar. Karena hal ini dinilai akan menghambat iklim investasi dan akhirnya akan mengahampat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
10. Pemerintah perlu menghormati hak cipta (Property Right) agar dapat menumbuhkan iklim inovatif.
Menurut Stiglitz, 2002:53 dari kesepuluh elemen tersebut biasanya sering dirangkum menjadi 3 elemen, antara lain: kebijakan fiskal yang konservatif, privatisasi BUMN, dan liberalisasi pasar atau market fundamentalism. Dan yang paling kontroversi tampaknya terjadi pada isu privatisasi BUMN dan liberalisasi pasar, karena hal ini bersinggungan dengan peran dan kepemilikan asing, sehingga mudah menyulut anti asing (xenophobia). Isu privatisasi BUMN misalnya, secara akademik hal ini bisa mendorong BUMN untuk memperbaiki tatakelola. BUMN yang diprivatisasi akan dibebaskan dari kecanggungan hubungan antara owner dan manager, tergambar dalam skema principle agent problems (pemerintah sebagai agent dan rakyat sebagai principal). Secara akademik, pendukung privatisasi berakar pada argumentasi kegagalan pemerintah, proiperty right, hubungan pemilik dan pengelola, serta masalah intensif dalam suatu negara.
Namun, apapun obatnya jika diberikan dengan dosis yang berlebihan dan dengan timing yang tidak tepat, mungkin hasilnya akan kontraproduktif. Krisis 1998 telah mengajarkan kita banyak hal. Resep IMF diberikan secara berlebihan, overdosis sehingga menimbulkan komplikasi dari semua sisi yang membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya.
Bagaimana dengan Ekonomi Pancasila?
Setidaknya ada lima ciri utama ekonomi ini, yaitu:
1. Adanya peran dominan dari koperasi dalam kehidupan ekonomi. Di dalam bidang yang tidak bisa dikelola dalam bentuk koperasi maka perusahaan negara memegang peranan penting. Dan di bidang-bidang yang tidak bisa diusahakan dengan efesien oleh kedua badan tersebut, dalam prinsip maupun praktik, perusahaan swasta mengambil peranan. Namun semua bentuk badan usaha dalam ekonomi pancasila harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan.
2. Penerapan rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal ini bersumber pada pandangan bahwa manusia itu selain sebagai mahluk sosial tetapi juga sebagai mahluk yang religious.
3. Adanya kecenderungan dan kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial. Dalam hal ini, cita-cita ekonomi pancasila menunjukkan kesamaan dengan dokrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung dalam sistem ekonomi sosialis sekuler.
4. Ekonomi Indonesia menyadari bahwa unsur nasionalisme merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari. Ekonomi pancasila menerima sentimen nasionalisme masih tetap hidup, menerima kenyataan tersebut secara eksplisit justru menghindarkan kita dari ketidakcocokan antara kita dan tindakan, dan sekaligus bisa membuka forum yang lebih terbuka dan wajar bagi bangsa-bangsa guna memilih corak-corak nasionalisme yang tidak merusak kehidupan antar bangsa.
5. Pengandalan dalam sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Hal ini tercermin dalam cita-cita koperasi. Usaha ini merupakan bentuk kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi pancasila mencoba untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kedua sistem tersebut.
Setiap sistem pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam setiap penerapannya, sekarang tergantung sistem mana yang ingin kita gunakan. Tetapi lebih baik jika itu desesuaikan dengan keyakinan, karakter, dan sumber daya yang ada di suatu negara.
Mungkin ini terlalu panjang jika harus kita diskusikan, dan mungkin masing-masing kita memiliki pendapat yang berbeda tentang ini, tetapi saya rasa hampir dari kita semua sepakat jika semua rakyat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. serta mereka mampu mendapatkan penghasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya secara layak dan berharap penghasilan itu dapat meningkat dari waktu ke waktu.
Aamin.

One thought on “Tentang Neoliberalisme dan Pancasila.

  1. sulit rasanya menghapus sistem neoliberal yang sudah sangat meng akar…..!akankah mampu para pemuda bangsa menghilangkan sistem ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s