Kapitalisme Negara

Sebelum sholat magrib, saya bertanya pada istri tentang state capitalism atau kapitalisme negara. Ketika mendengar kata itu, apa yang ada di pikirannya pertama kali?

Oknum pemerintah yang menyebalkan. Straight answer dan berkonotasi agak negarif karena ada kata-kata menyebalkan. Bagaimana dengan Anda, apa asosiasi pikiran teman-teman saat mendengar state capitalism? Jangan terlalu serius mikirnya🙂

Minggu lalu tanggal 24 Maret 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis laporan 10 perusahaan dengan kapitasisasi pasar terbesar periode Februari 2015. 5 dari 10 perusahaan tersebut adalah milik pemerintah (BUMN). Satu dekade lalu, kekhawatiran kita tentang kepemilikan swasta yang mendominasi saham perusahaan milik negara sepertinya tidak lama lagi akan terkikis atau mungkin menghilang. Bahkan, jika kita ikuti perkembangan berita ekonomi beberapa bulan terakhir, ada wacana perusahaan BUMN akan melakukan right issue (menerbitkan saham baru) dimana pemerintah akan ikut ambil peran melalaui Penyertaan Modal Negara (PMN). Kegiatan ini sepertinya akan menjembatani kepemilikan mayoritas saham perusahaan oleh pemerintah. Dominasi atau intervensi pemerintah ke dalam pasar akan menggeser sistem ekonomi ke arah kapitalisme negara. Apakah ini baik?

Pada prinsipnya sama, no body perfect. Dan jika ditanya tentang sistem ekonomi apa yang paling baik, tentu kita akan mengembalikannya pada keyakinan dan prisip-prinsip yang kita percaya.

Ian Bremmer lewat bukunya The End Of The Free Market, mengajak kita untuk membayangkan sebuah pertandingan sepakbola. Kapitalisme negara adalah sistem pertandingan dengan pemerintah mengendalikan sebagaian besar wasit dan cukup banyak pemain untuk memuluskan peluangnya dalam menentukan hasil pertandingan. Para penonton mendapat keuntungan dari kompetisi sejati yang meskipun sedikit dan terbatas namun tetap ada, tetapi negara mengatur pertandingan dalam banyak hal guna memastikan agar para pemain yang diunggulkan mendapatkan yang mereka butuhkan untuk meraih skor paling besar demi kepentinggannya.

Sekilas ini akan berakhir di ekonomi tapi kalau kita cermati arahnya, maka sebagian besar akan menjurus ke politik. Motif utamanya adalah memaksimalkan kekuasaan negara dan memberi peluang para pemimpinnya untuk tetap berkuasa, melalui janji pertumbuhan ekonomi berserta turunannya.

Jum’at minggu lalu, di kelas keuangan internasional. Kami belajar tentang analysing country risk (ACR). Secara umum ada dua faktor yang menjadi pertimbangan investor sebelum membuat keputusan investasi yiatu political risk factor terkait birokrasi, korupsi, and witholding tax; dan economic risk factor menyangkut suku bunga, nilai tukar, dan inflasi.

Tentu kita berharap, wacana dominasi kepemilikan pemerintah atas perusahaan BUMN akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sebagai jempatan untuk mencapai kepentingan politik.

Entah kenapa, tiba-tiba saya kepikiran dengan oknum parpol yang menjadi dewan komisaris di beberapa perusahaan BUMN?

Semoga mereka profesional yang kompeten dan jawaban istri tentang state capitalism keliru🙂

Kalidoni Palembang

March 29, 2015

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s